Nama SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nama Pimpinan Drs. H. HERMAWAN, MM
Alamat Jln. Laskar Wanita Mentarjo Gn.Gare Komplek Perkantoran Pemkot Pagar Alam 
No.Telpn
No.Fax
Email  –
 Foto Pimpinan  :  

Sejarah Pembentukan

Kota Pagar Alam merupakan pemecahan dari Kabupaten Lahat, dibentuk berdasarkan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115 ).

a. Periode 2003-2008
Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian kewenangan pemerintah bidang keluarga berencana telah menjadi kewenangan dan diserahkan kepada daerah. Implementasi dari Undang-undang tersebut pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Keluarga Berencana dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam Bab XIII pasal 43 s.d pasal 47.
Pengelolaan urusan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga di Kota Pagar Alam diserahkan pada satuan perangkat daerah setingkat kantor dengan nama: ”Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga”.

 

b. Periode 2008-2016
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, maka penyelenggarakan urusan daerah di Kota Pagar Alam mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagai penyelenggara urusan daerah, Organisasi perangkat daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 mengalami perubahan seperti penggabungan, pemecahan dan penghapusan perangkat daerah yang ada. .
Organisasi perangkat daerah yang mengelola urusan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga mengalami pemggabungan dengan organisasi perangkat daerah yang mengelola urusan pemberdayaan perempuan. Sehingga bentuk organisasi perangkat daerah yang mengelola urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada Tahun 2008 menjadi Badan yang bernama Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan (KBPKP) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan merupakan Unsur pelaksana Pemerintahan di Kota Pagar Alam di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga, dan Perempuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.
Tugas pokok Badan KBPKP adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembinaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

 

c. Periode 2017- Sekarang
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan (KBPKP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), pada tahun 2017 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan (KBPKP) berubah menjadi “Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” yang disingkat (DPPKBP3A)
Pembentukan Dinas PPKBP3A ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah pada sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah pada sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugas, Dinas P2KBP3A mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
k. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
l. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
m. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
n. Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
o. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
p. Penguatan dan pengembangan pelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
r. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
s. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.