Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)



Profil Singkat

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Nama Pimpinan : Drs. H. HERMAWAN, MM
Alamat : Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam
No. Telpon : (0730) 624890
Fax : (0730) 624890
Email :
Website :
Foto Pimpinan : Kepala DPPKBP3A

Sejarah Singkat

Kota Pagar Alam merupakan pemecahan dari Kabupaten Lahat, dibentuk berdasarkan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115 ):

a. Periode 2003-2008 Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagian kewenangan pemerintah bidang keluarga berencana telah menjadi kewenangan dan diserahkan kepada daerah. Implementasi dari Undang-undang tersebut pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang Keluarga Berencana dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam Bab XIII pasal 43 s.d pasal 47.
b. Periode 2008-2016 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, maka penyelenggarakan urusan daerah di Kota Pagar Alam mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagai penyelenggara urusan daerah, Organisasi perangkat daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 mengalami perubahan seperti penggabungan, pemecahan dan penghapusan perangkat daerah yang ada.
c. Periode 2017- Sekarang Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan (KBPKP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), pada tahun 2017 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan (KBPKP) berubah menjadi “Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” yang disingkat (DPPKBP3A)

Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas P2KBP3A mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

# download #